Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2007. TBN = Tambahan Berita Negara. 2006 No. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN:Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri 2020, No. 2011/NO. NOMOR 6 TAHUN 2006. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Terbaru. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 15. 2019/No. Download selengkapnyaPedoman Penyusunan Rencana Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan sudah tidak sesuai lagi perkembangan. Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006. 777 -4-. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban. 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. id : 32 HLM. U. Semua Dokumen. Menteri Negara Lingkungan Hidup. U. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006. Semoga informasi ini bermanfaat. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. 11. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Solusi. MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 186/PMK. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang. 1222, kemendagri. Mengingat : 1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah daerah wajib. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri. pdf: Total Download: 1063 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENERIMAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DARI. Judul. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan; bahwa berdasarkan pertimbangan. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan. 2012. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2006. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; MEMUTUSKAN :PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan. PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI. 4632 LL SETNEG : 9 HLM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. Lampiran 3. Mengingat : 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 380k: v. U. METADATA PERATURAN. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4. Jenis Dokumen: Peraturan Menteri Dalam Negeri: Nomor: 59: Judul: Perubahan Atas. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang; b. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa - kemendagri. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). 59. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa; 10. Kumpulan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 25 February 2013 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, yang menjelaskan tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa; 8. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 2011 Nomor 310); b. 99 Tahun 2019 tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH: 1. ruang kerja 60 re; 2. 30 Th. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan. sidoarjokab. Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri. k. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006. 2016/NO. Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 32: 2006: Download: No. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN. go. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. TBN = Tambahan Berita Negara. Nomor. BN = Berita Negara. NOMOR 31 TAHUN 2006. 13. 32, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4637); 9. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TAHUN TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Peraturan Menteri Dalam Negeri – 2 TAHUN 2006. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. 49 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai. 6. Permendagri Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 9. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN. go. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 dan Pasal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). NOMOR 22 TAHUN 2009 . Peraturan Pemerintah (PP) NO. MOH. Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2006 1 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Mengingat : 1. ABSTRAK: Bahwa Taman Hutan Raya Nipa-Nipa yang terletak pada wilayah administrasi Kota Kendari dan Kabupaten Konawe yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 289 Tahun 1995, berdasarkan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap,. peraturan daerah. Belum Tersedia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan c. 3 : 28 Mar 2011, 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Tipe Isi. c. BAB I ditimbulkan melalui kegiatan mitigasi bencana; b. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 15. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap,. Peraturan Menteri Dalam Negeri: Nomor: 32: Judul: Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013: T. UMUM: 1. Lampiran. Reupload Via : . 133 Selanjutnya →. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri. TENTANG. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. 49 KB) Terima kasih sudah berkunjung. 1 PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PERMEN/M/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI MENTERI NEGARA PERUMAH RAKYAT Menimbang : a. Perind_No_30_2006. 25 February 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri;. 2006. 2016/No. RUANGAN KANTOR A. bahwa besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sudah tidak diproduksi lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kurang memadai dalam proses percepatan penyelesaian batas daerah, sehingga perlu diganti; d. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. id : 8 hlm. Pasal 43 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 32 Tahun 2004 *). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN Bidang. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. 61/Pres/6/72; MEMUTUSKAN : Menetapkan : Peraturan. 31 MB) Terima kasih sudah berkunjung. 54 hlm. BN = Berita Negara. Diunduh 64 kali. PEDOMAN ADMINISTRASI DESA - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006. Menu. TATA CARA PELANTIKAN . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. TENTANG .